Bangun Sekolah Terpadu

Tahun 2012, Pemko Akan Bangun Sekolah Terpadu

WARTAKOTADUMAI  –  Pada tahun 2012 hingga lima tahun kedepan, salah satu program Pemko Dumai melalui Dinas Pendidikan Kota Dumai, akan membangun sekolah terpadu, yang mana semua jenjang pendidikan mulai dari tingkat SD, SMP, SMU akan tergabung dalam satu area.

“Nantinya akan dibangun berdekatan dengan kampus Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Dumai, Kelurahan Bukit Batrem, Dumai Timur, yang dikabarkan lahan tersebut masih dalam keadaan tanah konsesi. Awal tahun depan juga sudah dilakukan penimbunan, “ungkap Syaari, Kadisdik Kota Dumai bersama media dan anggota Komisi I DPRD Dumai, Jhon Fikar saat diskusi, Sabtu (3/12).

Menurutnya, meski  dana yang diterima pusat melalui APBN untuk pendidikan sebesar Rp48 Milyar, hal ini masih saja kurang karena pembangunan gedung tersebut. Dan sudah ada pembicaraan dua minggu lalu, baik ia, Walikota Dumai, Khairul Anwar dan seluruh anggota Komisi X MPR / DPR RI.

 “Yang diperkirakan harus menambah sekitar Rp15 - 25 Milyar lagi. Namun dengan begitu, kan lebih efisian, untuk ruangan majelis gurunya saja akan digabung dalam satu tempat dari semua guru, baik dari SD maupun sampai SMU. Untuk jam istirahat juga, waktunya akan terbagi, sehingga tidak mengganggu aktivitas belajar dan mengajar, “katanya.

Wuih, wuih…

Apa betul gitu rencananya? Gimana nantinya perkembangan sikap mental dan prilaku anak-anak?

Dengan dana yang ada, apakah tidak sebaiknya diberdayakan saja sekolah-sekolah yang sudah ada sekarang, banyak yang peru dibenahi? Ingatkan kita bagaimana kabarnya madrasah bertaraf internasional di Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Dumai Barat?

Apalagi pembangunannya di atas tanah konsensi pulak, secara tidak langsung menyuruh kita semua ramai-ramai menguasai tanah yang bukan hak kita tu ya…

Tapi sekarang ini ngapa gitu ya?  Yang bukan hak malah diperebutkan, yang hak malah dilalai-lalaikan. Ya, seperti dana sertifikasi guru kita di Dumai, tahun 2010 lalu hanya dibayar 11 bulan. Dan tahun 2011 ini, masih banyak  bulan yang belum dibayarkan,  jika memang kita peduli dengan para pendidik, hal- ini harus  jadi perhatian, bukannya ngejar paksakan proyek sekolah terpadu yang sebenarnya tidak terlalu urgen… Ngah..

Proyek Air Bersih Dumai

Proyek Air Bersih Dumai

Semua Gelisah = Geregetan dan Basah 

WARTAKOTA – Proyek air bersih Kota Dumai sampai saat ini masih saja membuat sejumlah pihak ‘gesisah’ alias geregetan dan ‘basah’.  Pasalnya senilai total Rp 233 Miliar ini mulai dikerjakan sejak 2008 silam, sampai sekarang masih menyisakan sekitar Rp117 miliar. Itu soal uangnya. Tapi bagaimana dengan hasil pekerjaan yang dilaksanakan  pelaksana 3 BUMN. Yaitu, PT Waskita Karya, PT Adhi Karya dan PT Nindya Karya? Sepertinya air sampai sekarang  tetesan air bersih belum kunjung mengucur.

Karenanya wajar saja jika Walikota Dumai, H khairul Anwar SH jauh-jauh hari belum mau membayar sisa Rp117 miliar  kepada rekanan sebelum ada hasil audit dari BPKP. Hal ini kembali diungkapkan Khairul Anwar SH saat menggelar ramah tamah dengan Dirjen Cipta Karya Kementrian PU RI Ir Budi Yuwono dan Wagubri Mambang Mit di kota Dumai, yang dipusatkan di balai kota, komplek gedung daerah Sri Bunga Tanjung Jalan Putri Tujuh Kecamatan Dumai Timur.

 “Sebelum Pemko melakukan pembayaran atau tidaknya, perlu adanya justifikasi hukum ke pihak yang berkompeten agar tidak muncul persoalan baru di belakang hari. Permintaan untuk dilakukan audit investigasi oleh BPKP Riau,” jelasnya.

Wako permintaan Pemko Dumai untuk mengaudit proyek air bersih tersebut dapat  ditindak lanjuti BPKP dengan tujuan agar permasalahan pembayaran proyek tahun jamak ini dapat diselesaikan sebelum tutup tahun 2011. Justifikasi hukum yang diminta ke BPKP Riau agar Pemko tidak salah dalam mengambil keputusan terhadap penyelesaian proyek yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini.

 Diterangkannya, seraya menunggu hasil audit tersebut, Pemko juga telah menyiapkan anggaran APBD Kota Dumai TA 2011 sebesar Rp 117 miliar untuk pembayaran terakhir realisasi proyek.

Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono mendukung langkah yang ditempuh Pemko membawa persoalan PAB untuk diaudit BPKP. Sehingga pada akhirnya tidak akan menimbulkan persoalan penggunaan anggaran daerah. Yang melakukan pemeriksaan pengggunaan keuangan daerah nantinya juga oleh BPKP. Jadi kalau sejak awal sudah melibatkan BPKP, kata dia, tentunya tidak akan dipersoalkan lagi kedepannya.

Persoalannya, kalau nantinya hasil audit BPKP hasilnya oke, dan pembayaran pun dilakukan namun air bersih tidak mengucur juga ke masyarakat gimana? Hayo... proyek air memang basah, basah, basah... sekujur tubuhku... ah, ah, ah... mandi duit...

Buanjir ,,,,,

Hujan Lagi, Banjir Lagi

WARTAKOTA (DUMAI) – Sudah tradisi, sejak dulu kalau hujan sedikit saja,  maka banjir pun menggenangi Dumai. Apalagi dengan munculnya ‘hutan kota’   dan makin langkanya daerah resapan air,  plus buruknya drainase, lalu diperparah lagi dengan reklamasi pantai sehingga permukaan Dumai  makin bagaikan kuali , maka lengkaplah sudah tetap kebanjiran.

Lalu bagaimana dengan Pemko Dumai? Tetap tiada pernah henti-hentinya  melaksanakan berbagai program guna mengatasi persoalan banjir.  Ya, namanya saja pembangunan yang proyeknya berkesinambungan. 

Jalan dibangun, paritnya yang rusak. Lalu paritnya dibangun, tali airnya lebih tinggi dari jalan. Maka jalan pun menjadi sungai kala hujan (seperti foto yang diabadikan rekan kita dari Halloriau, Kamis(4/8/2011). Tak heran, jika hujan sebentar maka sejumlah ruas jalan pun kebanjiran, dan menjadi kolam renang terpanjang di tengah kota. Inilah Dumai. Jadi nak kita apokan?

Pasar Ramadan Kuliner

Wau... Ini Baru Dumai Wak
KTL Jadi Pasar Ramadan Kuliner

Masih segar dalam ingatan, Dishub Kota Dumai akan mewujudkan keteraturan, kelancaran, dan keamanan bagi pengendara. Dengan anggaran Rp200 juta dari APBD 2011, kawasan tertib lalu lintas akan dijadikan kawasan percontohan yang di dalamnya dilaksanakan kegiatan pengaturan dan pengendalian lalu lintas.

Untuk merealisasikannya, Dishub bekerjasama dengan pihak terkait. Seperti kepolisian untuk pengaturan tata tertib berlalu lintas, dan Satpol PP untuk penertiban  pedagang dan berbagai upaya yang mengganggu ketertiban lalu lintas.

KTL di Jalan Jenderal Sudirman dengan panjang sekitar 800 meter ini mengacu pada Keputusan Walikota Dumai Nomor 198/HK-ORG/2005 tertanggal 6 Juni 2005 tentang Penetapan Ruas Jalan Proyek Percontohan Kawasan Tertib Lalu Lintas (PPKTL) Kota Dumai.

Tapi sekarang, dalam sekedip mato KTL ini telah berubah menjadi Pasar Ramadan Kuliner. Kalau sudah begini, jangan salahkan jika jalan raya yang seharusnya diperuntukan bagi pengguna lalu lintas akan berubah fungsi. Ng…ngaalah...